Jaringan Bangbang Wetan yang di Jakarta, yakni Komunitas Kenduri Cinta, beberapa hari yll saya mintai tolong mensupport acara Urban Poor Concortium antara 5 sd 10 Desember ini.
Mereka ingin Presiden hadir berdialog dengan kaum miskin urban Jakarta yang mereka kumpulkan. Tetapi Wardah Hafidh, pimpinan UPC, gres menghubungi kami awal Desember. Bagaimana mungkin Presiden "didadak". Tetapi tetap saya upayakan dan teman-teman KC bergerak dari level dan wilayah mereka.
Bagi saya inisiatif itu sangat menarik. UPC tergolong LSM besar dan sudah lebih 10 tahun menemani masyarakat miskin perkotaan. Saya tidak akan menilai apa-apa wacana LSM, tetapi Wardah dan UPC yang selama ini dikenal frontal dan radikal secara politik menghadapi pemerintah, terutama Pemerintah DKI: menarik untuk ditengok bahwa mereka membuka obrolan dengan Presiden.
UPC percaya kepada dialog, kepada komunikasi, perundingan, perdebatan - tak hanya berjuang dengan mengandalkan kebencian, menuding-nuding, "ngarani" dan "ngrasani".
Wardah Hafidh, abang kandung Salman Hafidh yang dulu dieksekusi mati oleh rezim Suharto alasannya yaitu kasus penyerbuan Polsek di Bandung, selama ini memang tidak dikenal "hobi" omong, bikin statemen di koran, pidato gagah, orasi kejam menusuk-nusuk mereka yang dibenci.
Wardah bersuara sangat lirih dan lembut. Tak suka tampil. Tak merasa dirinya tokoh atau pejuang. Wardah dengan setting sejarah Masyumi meskipun ia bukan kader Masyumi: percaya bahwa yang dicari rakyat yaitu solusi. Yang diharapkan masyarakat yang bermasalah yaitu jalan keluar. Wardah bukan pedagang masalah, yang punya kepentingan untuk mencari masalah, menghimpun masalah, memelihara masalah, mempertahankan masalah, alasannya yaitu penghidupannya bersumber dari persoalan rakyat.
Wardah sangat menyayangi rakyat kecil, alasannya yaitu memang demikian habitat keluarganya semenjak dulu. Bersekolah di Mu'allimat Muhammadiyah, Sarjana Bahasa Inggris IKIP Malang, meneruskan di Ballstate University, Muncy City, Indianapolis, Amerika Serikat. Bertamu ke Allah di rumah-Nya diam-diam, dan pulang ke tanah air tanpa memasangnya sebagai hiasan penampilan sosialnya. Wardah menikmati diri dan kehidupannya yang sejati menjelang usia senjanya.
Tetapi mustahil Presiden kita "paksa" mengubah skedulnya yang padat dalam waktu yang mendadak. Tetapi sanggup kita upayakan biar Presiden menginstruksikan kepada Gubernur DKI Jaya Fauzi Bowo untuk merespon permintaan dialog. Syukur alhamdulillah melalui sejumlah sms dan proses, Gubernur gres itu pada 5 Desember hadir di Tugu Proklamasi Jakarta pada program UPC menjelang Peringatan Hari HAM 10 Desember. Wardah menyampaikan kepada saya bahwa kehadiran Gubernur itu positif, artinya tidak ada kepalsuan ideologis dan kongkalikong birokrasi. Berlangsung rasional, fair, dengan nuansa obrolan dan perundingan.
Tidak nuansa perilaku dari Pemerintah yang hitam putih bahwa "pokoknya LSM itu jelek", sebaliknya juga tidak ada irrasionalitas perilaku LSM yang mati hidup menyebut "pokoknya Pemerintah itu jelek". Saya tidak menyimpulkan bahwa dengan demikian Indonesia akan keluar dari masalah-masalahnya. Saya tidak menyampaikan bahwa nuansa nyata ini cukup untuk menuntaskan masalah. Tetapi bahwa memang demikianlah yang semestinya dilakukan oleh manusia, oleh intelektual, oleh aktivis, oleh pejuang, dalam posisi apapun.
Selama ini kita punya kebiasaan untuk bermusuhan, bermusuhan dan bermusuhan. Menjelek-jelekkan, menjelek-jelekkan dan menjelek-jelekkan. Tetapi sebatas ekspresi alias cangkem alias cocot alias tutuk alias congor. Kita tidak bermetamorfosis insan pilih tanding berani tandang. Beraninya omong di belakang layar, melempar dari jauh, bersikap begini di depan bersikap begitu di belakang.
Setelah puji Tuhan Gubernur DKI sanggup hadir pada pembukaan program UPC, saya bilang kepada "Istana":
"Insyaallah ini terakhir saya memberikan kerepotan yang berasal dari permasalahan rakyat. Saya tidak mau persaudaraan kita diganggu secara overload oleh problem-problem yang jauh di luar kapasitas saya untuk menyelesaikannya. Saya berusaha tidak akan merepotkan lagi: kasus Pasarturi, tanah Ujung, petani Bangka, dan lumpur yang nanti tak usang lagi akan membara apinya - tidak akan saya tempuh dengan cara menyerupai kemarin. Memang saya melihat sekam sedang meningkat baranya. Akan ada Bangbang Geni.."
"Tetapi saya juga tahu birokrasi Pemerintah tidak punya tradisi tanggung jawab, tidak mengasah kepekaan terhadap permasalahan rakyatnya, tidak mempunyai prosedur riset dan kontrol untuk berdialektika dengan problem-problem rakyat.''
''Saya tahu mesin birokrasi Pemerintah sangat lamban, terdapat keangkuhan kekuasaan di sana sini, penuh kebebalan hati, tuli indera pendengaran dan buta mata, bahkan buta nurani. Saya tahu hukum dan tatanan otoritas Otonomi Daerah masih sangat serabutan, sehingga tidak terang juga struktur kewenangan antara Walikota atau Bupati dengan Gubernur dan Menteri bahkan Presiden. Seorang Walikota sanggup bersikap sangat sombong bahkan menempati maqam persis menyerupai maqam Firaun".
"Masalah-masalah kerakyatan dan kenegaraan Indonesia terlalu bertumpuk dan terlalu ruwet untuk sanggup diladeni dengan tingkat rendah dapat dipercaya birokrasi yang kini ada. Maka sebaiknya saya berhenti merepotkan Presiden. Tidak usah saya datangi sebagaimana dulu bersama perwakilan 96% korban lumpur sehingga Presiden impulsif ngantor di Sidoardjo. Ini bukan hanya alasannya yaitu kapasitas Presiden dan kondisi birokrasi Pemerintah sangat tidak aman untuk menuntaskan banyak sekali masalah. Tetapi juga alasannya yaitu sangat kecil rasa bersyukur banyak orang atas apa-apa yang semestinya mereka syukuri. Juga alasannya yaitu kecil kemauan banyak sekali pihak untuk bersikap obyektif dan rasional dalam melihat dan menilai sesuatu.."
"Nanti malam saya akan tidur nyenyak dan belum tahu esok pagi berdiri dengan pikiran apa soal Bangbang Geni yang akan membara.." *
oleh : Emha